JAKARTA - Upaya pemerintah dalam memastikan keadilan dan pemerataan energi kembali terwujud. Melalui kolaborasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero), sebanyak 112 keluarga prasejahtera di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, akhirnya bisa menikmati aliran listrik sendiri setelah bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan.
Bantuan ini diberikan melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang merupakan bagian dari agenda strategis nasional bertajuk Merdeka dari Kegelapan. Penyerahan dilakukan secara terpusat di Desa Wolaang, Kecamatan Langowan Timur.
Harapan Baru Warga Minahasa: “Kini Kami Tak Bergantung Lagi”
Salah satu penerima manfaat, Sumigar Walangitan, tak dapat menyembunyikan rasa bahagianya ketika rumahnya kini terang benderang dengan listrik yang dipasang secara gratis. Ia mengaku sebelumnya hanya bisa mendapatkan penerangan dengan cara menyambung listrik dari rumah tetangga.
“Kami sebelumnya hanya pasang lampu dengan menyambung dari tetangga. Sekarang sudah ada listrik sendiri secara gratis, jadi kami bisa menikmati penerangan tanpa bergantung lagi pada orang lain,” ujarnya.
Sumigar pun menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ESDM, dan PLN atas perhatian pemerintah terhadap masyarakat kecil.
“Kami, keluarga Sumigar Walangitan, mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan Bapak Menteri ESDM yang telah membantu kami mendapatkan pemasangan listrik gratis,” katanya penuh haru.
Cerita Sumigar menjadi simbol nyata bagaimana program BPBL menghadirkan perubahan langsung bagi masyarakat, tidak hanya dalam aspek penerangan, tetapi juga membuka kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan produktivitas warga desa.
Bahlil Lahadalia: Negara Hadir Lewat Keadilan Energi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa program BPBL bukan sekadar bantuan teknis, tetapi merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan pemerataan akses energi di seluruh penjuru Indonesia.
“Hari ini ada lebih dari 100 rumah, tepatnya 112 rumah di Minahasa yang menerima BPBL. Ini merupakan wujud nyata kehadiran negara,” ujar Bahlil.
Ia menambahkan, keadilan energi menjadi salah satu komitmen utama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, program seperti BPBL diharapkan bisa terus diperluas agar tak ada lagi warga yang hidup tanpa listrik.
“Program ini sangat penting karena merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan keadilan dan pemerataan energi. Ini adalah bagian dari Asta Cita yang telah dirumuskan oleh Bapak Presiden. Beliau menegaskan agar seluruh desa, kelurahan, hingga dusun di seluruh Indonesia bisa menikmati listrik paling lambat pada 2029 hingga 2030,” tegasnya.
Capaian dan Target BPBL: Pemerataan Energi Menuju 100 Persen Elektrifikasi
Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) terus menunjukkan dampak positif dari tahun ke tahun. Di Provinsi Sulawesi Utara, misalnya, pada tahun 2023 program ini berhasil menjangkau 1.000 rumah tangga, disusul 550 rumah tangga pada 2024, dan menargetkan 2.700 rumah tangga pada 2025.
Secara nasional, capaian BPBL juga cukup signifikan. Hingga akhir 2024, sebanyak 155.429 rumah tangga di seluruh Indonesia telah menikmati sambungan listrik baru melalui program ini. Sementara itu, per September 2025, sudah 135.482 rumah tangga yang menerima manfaat dari target total 215.000 rumah tangga hingga penghujung tahun.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi (RE) nasional. Berdasarkan data semester I tahun 2025, rasio elektrifikasi Indonesia telah mencapai 99,83 persen.
Sementara itu, di Sulawesi Utara, angka tersebut berada di 99,40 persen. Dua provinsi yang masih menjadi fokus utama peningkatan adalah Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT), masing-masing dengan rasio 89,80 persen.
Pemerintah optimistis bahwa melalui sinergi antara Kementerian ESDM dan PLN, target elektrifikasi penuh (100 persen) bisa tercapai sebelum tahun 2030.
PLN dan Pemerintah Terus Perluas Akses Energi untuk Negeri
Program BPBL menjadi bagian dari strategi pemerataan energi nasional yang dijalankan oleh PLN dan Kementerian ESDM. Selain memperluas sambungan listrik di daerah pelosok, pemerintah juga mendorong pembangunan infrastruktur pendukung seperti jaringan distribusi baru, pembangkit energi terbarukan skala kecil, hingga pelatihan masyarakat dalam pemeliharaan instalasi listrik rumah tangga.
Menteri Bahlil menegaskan, pemerintah tidak ingin ada kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan. “Negara harus hadir di setiap rumah warga. Tidak boleh ada lagi desa yang hidup dalam kegelapan,” ucapnya.
Program semacam ini juga selaras dengan visi besar pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, memperkuat ketahanan energi nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah terpencil.
Melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat, program BPBL bukan hanya menyalakan lampu di rumah-rumah, tetapi juga menyalakan harapan bagi masa depan yang lebih cerah.
Bantuan listrik untuk 112 keluarga di Minahasa menjadi contoh konkret dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan energi berkeadilan. Program BPBL yang dijalankan Kementerian ESDM bersama PLN bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi bagian dari upaya besar membangun pemerataan sosial dan ekonomi.
Dengan target elektrifikasi 100 persen pada 2030, Indonesia bergerak menuju masa depan di mana setiap rumah di pelosok negeri dapat menikmati terang listrik dari tangan negaranya sendiri.