JAKARTA - Pemerintah memperkuat komitmennya dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan meningkatkan anggaran program perumahan nasional pada tahun depan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan bahwa tambahan alokasi anggaran tersebut akan menjadi pendorong utama pembangunan rumah subsidi di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam keterangannya di Jakarta, Ara menegaskan bahwa kebijakan peningkatan anggaran tidak hanya berfokus pada aspek pembangunan fisik, tetapi juga pada tata kelola dan transparansi penggunaan dana publik.
“Program renovasi rumah juga akan naik signifikan, dari 45.000 unit tahun ini menjadi 400.000 rumah pada tahun depan. Karena itu, tata kelola, transparansi, dan efektivitas penyerapan anggaran harus terus kita jaga,” ujarnya.
350 Ribu Rumah Subsidi Siap Dibangun Tahun Depan
Salah satu fokus utama peningkatan anggaran kementerian adalah pembangunan rumah subsidi. Pemerintah menargetkan peningkatan signifikan jumlah unit yang akan dibangun, yakni dari 200.000 unit pada tahun ini menjadi 350.000 unit pada tahun depan.
Program tersebut diharapkan mampu memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai daerah, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan perumahan di seluruh Indonesia.
Selain program rumah subsidi, Ara menyebutkan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan juga akan diperkuat dengan total pembiayaan mencapai Rp130 triliun pada tahun 2025. “Peningkatan anggaran program perumahan tahun depan harus diikuti dengan penguatan tata kelola dan akuntabilitas,” tegasnya.
Konsultasi dengan BPKP untuk Tata Kelola Transparan
Mengingat besarnya peningkatan alokasi dana pada sektor perumahan, Maruarar Sirait menekankan pentingnya pengawasan dan konsultasi rutin dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Langkah ini dilakukan agar setiap proses penggunaan anggaran tetap sesuai dengan prinsip good governance dan akuntabilitas publik.
“Karena anggaran kami semakin besar, tahun depan naik 100 persen, maka kami perlu terus berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) supaya setiap langkah yang kami ambil tetap sesuai tata kelola yang baik,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa hingga saat ini, progres penyerapan anggaran Kementerian PKP telah mencapai 74,56 persen, angka yang dinilai cukup tinggi dan menunjukkan komitmen kuat jajaran kementerian dalam menjalankan program prioritas nasional penyediaan hunian layak.
Dengan tingkat penyerapan tersebut, Ara optimistis target pembangunan dan renovasi rumah subsidi dapat tercapai tepat waktu, sejalan dengan visi pemerataan pembangunan perumahan di berbagai daerah.
Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Pemerataan Hunian
Lebih lanjut, Menteri PKP menegaskan bahwa rumah subsidi yang dibangun pemerintah harus tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerataan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama dalam hal akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
“Rumah subsidi harus tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat,” ujar Ara.
Untuk memastikan keberlanjutan program, pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan dana bantuan pembiayaan perumahan melalui Subsidi KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Melalui skema ini, masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga rendah dan tenor panjang, sehingga semakin banyak keluarga yang mampu memiliki rumah sendiri.
Dorongan Pemerintah bagi Ekonomi Kerakyatan
Kementerian PKP memandang pembangunan rumah subsidi tidak hanya sebagai program sosial, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Peningkatan jumlah proyek perumahan akan membuka lapangan kerja baru di sektor konstruksi, bahan bangunan, hingga jasa keuangan.
Selain itu, program renovasi rumah dan pembangunan perumahan rakyat diyakini dapat memperkuat sektor riil di daerah, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menumbuhkan sentra ekonomi baru di kawasan permukiman.
Ara menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pembiayaan menjadi faktor kunci untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program tersebut. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh program berjalan transparan, efisien, dan memberi manfaat langsung bagi rakyat,” ucapnya.
Dengan komitmen tersebut, pemerintah menegaskan bahwa peningkatan anggaran bukan semata angka di atas kertas, tetapi bagian dari upaya nyata membangun kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.
Penutup: Arah Baru Pembangunan Hunian Rakyat
Langkah pemerintah meningkatkan anggaran perumahan menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dengan target ambisius 350.000 rumah subsidi dan 400.000 rumah renovasi tahun depan, diharapkan kebutuhan hunian bagi masyarakat menengah ke bawah dapat terpenuhi secara bertahap.
Pemerintah juga memastikan setiap rupiah dari anggaran yang dialokasikan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Melalui tata kelola yang kuat, pengawasan transparan, serta kolaborasi lintas lembaga, program perumahan rakyat ini diharapkan menjadi motor penting dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan nasional.