JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menanggapi kasus pembobolan melalui BI Fast yang menimbulkan kerugian diperkirakan mencapai Rp200 miliar.
Kasus ini melibatkan aktivitas transfer ilegal pada beberapa bank yang terhubung dengan infrastruktur Sistem Pembayaran Ritel Nasional.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan pihaknya telah meminta bank terkait untuk memperkuat prosedur pengamanan transaksi. Hal ini penting agar fraud tidak mengganggu stabilitas sistem pembayaran dan perlindungan konsumen tetap terjaga.
Koordinasi BI dengan OJK dan Penegak Hukum
Denny menambahkan, BI terus memantau penanganan kasus ini dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta penegak hukum. Langkah ini bertujuan memastikan pemulihan berjalan cepat dan keamanan sistem diperkuat secara konsisten.
“Kasus ini sedang ditangani pihak berwajib, dan kami terus melakukan pengawasan agar semua langkah mitigasi risiko berjalan optimal,” ujarnya. BI menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator dan perbankan untuk menghadapi risiko transaksi ilegal.
Upaya BI Memperkuat Keamanan Sistem Pembayaran
BI bersama industri sistem pembayaran nasional senantiasa berupaya meningkatkan keamanan dan keandalan infrastruktur digital di sektor keuangan. Upaya ini mencakup penguatan tata kelola TI, implementasi fraud detection system, kesiapan respons insiden, mekanisme audit, dan perlindungan konsumen.
Selain itu, BI telah menerbitkan ketentuan ketahanan dan keamanan siber pada April 2024. Pedoman ini menjadi acuan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dalam menghadapi risiko serangan siber dan upaya fraud.
Standar Operasional dan Keamanan BI Fast
Layanan BI Fast dikembangkan sesuai standar operasional dan keamanan yang berlaku. Proses pengiriman instruksi transaksi dari bank ke BI dilengkapi pengamanan melalui jaringan komunikasi yang aman.
Meski demikian, BI mengingatkan peserta BI Fast untuk memperkuat keamanan internal, termasuk penggunaan penyelenggara penunjang. “Ketahanan sistem dilihat dari titik terlemah komponen-komponennya,” jelas Denny.
Imbauan untuk Masyarakat dan Pengguna BI Fast
BI mendorong masyarakat tetap menggunakan BI Fast karena transaksi melalui layanan ini cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Namun, masyarakat diimbau selalu memeriksa kembali data transaksi, menjaga kerahasiaan PIN dan OTP, serta memanfaatkan notifikasi rekening.
Langkah ini penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan meningkatkan kewaspadaan pengguna dalam menghadapi risiko digital. BI menekankan bahwa kombinasi pengamanan sistem dan perilaku nasabah yang aman menjadi kunci ketahanan transaksi.
Pembelajaran dari Kasus Fraud
Kasus fraud ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh ekosistem sistem pembayaran nasional. BI menegaskan penguatan prosedur internal bank, audit berkala, dan teknologi deteksi fraud adalah prioritas utama.
Denny menekankan bahwa meski BI Fast aman secara teknis, titik lemah bisa muncul dari sisi peserta atau pengguna. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi keamanan digital bagi nasabah tetap menjadi fokus BI.
Transformasi Digital Sektor Keuangan Tetap Berlanjut
Kasus ini tidak menghentikan upaya transformasi digital di sektor keuangan. BI menekankan bahwa penguatan sistem pembayaran digital harus sejalan dengan inovasi teknologi dan perlindungan konsumen.
“Dengan langkah preventif, audit, dan penguatan teknologi, sistem pembayaran digital di Indonesia dapat terus berkembang aman dan andal,” pungkas Denny. BI juga mendorong industri perbankan untuk memanfaatkan BI Fast sebagai alat pembayaran modern yang efisien, sambil tetap memprioritaskan keamanan.
Kasus pembobolan Rp200 miliar melalui BI Fast menjadi momentum bagi BI dan perbankan untuk memperkuat pengamanan transaksi digital. Sinergi antara regulator, bank, dan masyarakat sangat penting agar sistem pembayaran tetap stabil dan kepercayaan publik terjaga.
Masyarakat diminta tetap menggunakan layanan digital dengan hati-hati, menjaga data pribadi, dan memanfaatkan fitur monitoring transaksi. Sementara itu, bank diharapkan memperkuat infrastruktur keamanan dan prosedur internal untuk meminimalisir risiko serangan siber di masa depan.