JAKARTA - Pemerintah Kota Pontianak semakin serius menata sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan.
Salah satu langkah yang kini dimatangkan adalah rencana penerapan layanan angkutan massal berbasis jalan melalui skema Buy The Service atau BTS sebagai solusi atas kemacetan dan dominasi kendaraan pribadi.
Rencana tersebut dibahas secara terbuka dalam kegiatan Konsultasi Publik Persiapan Layanan Angkutan Massal Berbasis Jalan. Forum ini digelar di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak pada Kamis (18/12) dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Melalui diskusi tersebut, Pemkot Pontianak ingin memastikan bahwa kebijakan transportasi publik yang disiapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Skema BTS dipandang sebagai langkah strategis untuk menghadirkan layanan angkutan yang lebih modern dan ramah lingkungan.
Peran Strategis Pontianak sebagai Pusat Aktivitas
Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan bahwa Pontianak memiliki peran penting sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Posisi ini menjadikan Pontianak sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa yang membutuhkan dukungan transportasi andal.
Menurutnya, tingginya mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi menuntut sistem transportasi yang terintegrasi. Transportasi publik tidak hanya harus lancar dan aman, tetapi juga mampu mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Transportasi menjadi urat nadi pergerakan ekonomi dan sosial masyarakat. Kota Pontianak harus memiliki sistem transportasi publik yang tidak hanya lancar dan aman, tetapi juga ramah lingkungan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tantangan transportasi perkotaan harus dijawab dengan kebijakan yang terencana. Pengembangan angkutan massal menjadi bagian penting dalam mendukung daya saing kota di masa depan.
Arah Kebijakan Transportasi Berkelanjutan
Amirullah menjelaskan bahwa perencanaan transportasi Kota Pontianak telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Keselarasan ini mengusung visi transportasi berbasis green mobility.
Konsep tersebut menekankan pada pengurangan emisi dan penggunaan energi yang lebih efisien. Transportasi publik diharapkan menjadi pilihan utama masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.
“Salah satu langkah strategisnya adalah penyusunan Dokumen Tataran Transportasi Lokal sebagai dasar pengembangan sistem transportasi yang komprehensif dan berkelanjutan,” kata Amirullah.
Dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam menata jaringan transportasi, termasuk integrasi antar moda. Dengan perencanaan yang matang, layanan angkutan massal diharapkan mampu menjawab kebutuhan mobilitas warga.
Pemkot Pontianak juga menilai bahwa kebijakan transportasi harus adaptif terhadap perkembangan kota. Pertumbuhan kawasan permukiman dan pusat kegiatan menjadi faktor penting dalam penataan angkutan umum.
Skema BTS sebagai Solusi Layanan Publik
Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Yuli Trisna Ibrahim, menjelaskan bahwa penerapan skema BTS merupakan bagian dari kebijakan nasional. Skema ini didorong oleh Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kualitas angkutan umum perkotaan.
Melalui skema Buy The Service, pemerintah berperan sebagai penyedia layanan. Sementara itu, operator angkutan dibayar berdasarkan kinerja layanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Melalui skema Buy The Service, pemerintah berperan sebagai penyedia layanan, sementara operator dibayar berdasarkan kinerja layanan. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan angkutan umum yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkeselamatan,” jelasnya.
Trisna menilai skema ini mampu meningkatkan standar pelayanan angkutan umum. Pemerintah dapat mengontrol kualitas layanan, sementara masyarakat memperoleh kepastian kenyamanan dan keselamatan.
Selain itu, skema BTS diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk kembali menggunakan angkutan umum. Peralihan dari kendaraan pribadi menjadi transportasi publik menjadi kunci mengurangi kemacetan.
Tantangan dan Penataan Jaringan Angkutan
Trisna mengungkapkan bahwa Kota Pontianak saat ini menghadapi berbagai tantangan transportasi. Keterbatasan infrastruktur dan belum optimalnya integrasi antarmoda menjadi persoalan yang perlu segera diatasi.
Di sisi lain, minat masyarakat terhadap angkutan umum konvensional juga mengalami penurunan. Perkembangan transportasi berbasis daring menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.
Menurutnya, penataan ulang jaringan trayek angkutan kota menjadi langkah penting. Trayek harus disesuaikan dengan pola pergerakan masyarakat dan tata guna lahan yang terus berkembang.
“Oleh karena itu, peninjauan ulang jaringan trayek angkutan kota menjadi sangat penting agar sesuai dengan pola pergerakan masyarakat, tata guna lahan, serta jaringan jalan yang ada,” terang dia.
Penataan ini diharapkan mampu menciptakan layanan angkutan yang lebih efisien dan terintegrasi. Dengan demikian, transportasi publik dapat menjadi solusi nyata bagi mobilitas perkotaan.
Standar Pelayanan dan Harapan ke Depan
Dalam penyelenggaraannya, angkutan massal berbasis jalan di Pontianak akan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Minimal. Regulasi tersebut mengatur aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan keterjangkauan.
Selain itu, prinsip kesetaraan dan keteraturan juga menjadi perhatian utama. Layanan transportasi publik harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Pemkot Pontianak berharap penerapan BTS dapat menjadi tonggak perubahan sistem transportasi kota. Keberhasilan program ini diharapkan mampu mendorong budaya menggunakan angkutan umum.
Dengan dukungan perencanaan yang matang dan partisipasi masyarakat, angkutan massal BTS diyakini dapat menjadi solusi transportasi ramah lingkungan. Pontianak pun diharapkan mampu berkembang sebagai kota yang nyaman dan berkelanjutan bagi warganya.