JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa alokasi anggaran Kementerian PU pada tahun 2027 harus diimplementasikan menjadi layanan infrastruktur bermutu tinggi bagi masyarakat.
“Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sanitasi yang tertangani, dan sarana publik yang layak dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Dalam upaya memastikan keberlanjutan pembangunan serta layanan infrastruktur dasar, Kementerian PU mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp219,81 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Saat ini, pemerintah telah menetapkan pagu indikatif sebesar Rp98,47 triliun.
Dody menekankan bahwa tingkat produktivitas sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang berfungsi optimal. Kebutuhan petani akan jaringan irigasi, konektivitas jalan bagi pelaku usaha, serta akses air bersih dan sanitasi bagi warga menjadi prioritas utama.
“Investasi dan industri juga tidak tumbuh di atas rencana semata. Keduanya membutuhkan konektivitas, air baku, kawasan yang tertata, pengendalian resiko bencana dan layanan dasar yang dapat diandalkan,” ujar dia.
Lebih lanjut, Dody menjelaskan bahwa pagu indikatif Rp98,47 triliun akan dialokasikan untuk program prioritas, seperti rehabilitasi irigasi, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan jembatan gantung, pengembangan akses air minum, serta penanganan pasca bencana.
“Kami sangat memahami bahwa penganggaran negara memerlukan kehati-hatian. Karena itu kebutuhan ini kami sampaikan secara terbuka, terukur, berbasis pada fungsi layanan infrastruktur publik,” katanya.
Secara rinci, alokasi terbesar diarahkan pada bidang Prasarana Strategis sebesar Rp31,53 triliun untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi sekolah keagamaan, serta prasarana umum di kawasan pasca bencana Sumatera. Bidang Sumber Daya Air memperoleh Rp25,44 triliun untuk jaringan irigasi dan pengendalian banjir.
Selanjutnya, bidang Bina Marga mendapat alokasi Rp29,24 triliun untuk peningkatan jalan dan jembatan, sementara bidang Cipta Karya menerima Rp11,07 triliun untuk sistem penyediaan air minum, pengelolaan limbah, serta pengembangan kawasan strategis.
Kementerian PU meyakini rencana anggaran ini akan menjadi penentu dalam memperluas layanan dasar sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional 2027.