JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melaksanakan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) melalui metode door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa SE2026 memiliki urgensi tinggi karena berfungsi merekam kondisi perekonomian Indonesia terkini, mulai dari transformasi digital, pengaruh pandemi, hingga perubahan pada struktur ekonomi.
Menurut Amalia, data hasil sensus ini nantinya akan menjadi dasar krusial dalam menyusun kebijakan pembangunan, tidak hanya dalam skala nasional, melainkan juga hingga lingkup provinsi serta kabupaten/kota.
Guna memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait, BPS melaksanakan pencanangan SE2026 secara serentak di sejumlah wilayah.
Amalia hadir langsung dalam pencanangan di Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa (17/6), setelah sebelumnya meresmikan agenda serupa di Provinsi Sulawesi Selatan pada 10 Juni 2026.
Pencanangan di Kepulauan Riau berlokasi di Aula Wan Seri Beni, Tanjung Pinang, yang dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, jajaran DPRD, pejabat daerah, serta petugas sensus. Amalia mengapresiasi dukungan kepala daerah di Kepulauan Riau dalam memfasilitasi SE2026.
“Sensus ekonomi hadir untuk mengasah permata biru [Kepulauan Riau] di gerbang utara Indonesia,” ujarnya.
Amalia memaparkan bahwa Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 7% pada triwulan 1/2026, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kelima nasional.
Ia mengajak masyarakat berpartisipasi aktif lewat pesan TIR: Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan memastikan Rahasia responden terjaga keamanannya.
“Syarat sensus ekonomi dikatakan sukses ada dua, yaitu cakupan dan juga kualitas data,” kata Amalia.
Di tempat yang sama, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menekankan signifikansi SE2026 bagi kebijakan strategis daerahnya.
“Bagi kami di Provinsi Kepri, yang wilayah lautnya 98% dan 2% wilayah darat, Sensus Ekonomi ini juga hasilnya sangat penting bagi kami untuk menetapkan kebijakan ke depan berkaitan dengan pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Kepulauan Riau,” ujarnya.
Ansar turut menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan dari camat hingga kepala desa untuk mendukung penuh pelaksanaan SE2026.
Sebelumnya, pencanangan di Sulawesi Selatan berlangsung di Makassar pada 10 Juni 2026. Amalia menjelaskan bahwa Sulawesi Selatan memberikan kontribusi ekonomi terbesar bagi Pulau Sulawesi, yakni 43,54%.
Pada triwulan 1/2026, provinsi ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi keenam nasional dengan mayoritas kabupaten/kota tumbuh di atas 6%.
“Potensi tersebut perlu terus didorong dan dikembangkan. Dalam hal ini, SE2026 berperan penting untuk mengidentifikasi berbagai aktivitas ekonomi yang ada di daerah sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujar Amalia.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyambut baik hal tersebut dan mengarahkan pemerintah daerah agar memanfaatkan data BPS sebagai kompas pembangunan.
“Kami kalau bisa menitipkan juga beberapa poin dalam Sensus Ekonomi saat ini, terutama yang kami butuhkan adalah pemetaan perekonomian masyarakat, jenis usaha masyarakat, dan siapa-siapa yang terlibat dalam usaha itu,” kata Andi.