JAKARTA - Posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penentu utama pergerakan pasar obligasi korporasi di semester kedua tahun 2026.
Di tengah lingkungan suku bunga yang tinggi serta ketidakpastian ekonomi global, kebutuhan pembiayaan pemerintah diprediksi memengaruhi tingkat imbal hasil (yield) surat utang di pasar.
Kementerian Keuangan mencatat, defisit APBN hingga Mei 2026 telah mencapai Rp 180,4 triliun, atau setara dengan 0,70% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi ini terjadi karena realisasi pendapatan negara lebih rendah dibandingkan dengan lonjakan kebutuhan belanja.
Fixed Income Analyst Pefindo, Ahmad Nasrudin, menyatakan bahwa kondisi fiskal domestik kini tidak sekadar menjadi isu APBN, melainkan faktor krusial dalam pembentukan harga seluruh instrumen obligasi di Indonesia.
Hal ini karena defisit anggaran meningkatkan kebutuhan pendanaan pemerintah, termasuk lewat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
"Jika penerbitan SBN meningkat pada saat investor juga lebih selektif terhadap risiko, yield pemerintah dapat bertahan tinggi. Dampaknya akan merembet ke pasar obligasi korporasi karena kupon obligasi korporasi harus menawarkan spread di atas SBN yang merupakan instrumen risk-free," ujar Ahmad, akhir pekan lalu.
Langkah SBN memang menjadi acuan utama dalam penentuan kupon obligasi korporasi. Sementara itu, Ahmad mengamati pasar obligasi korporasi pada semester II 2026 cenderung selektif dan sensitif terhadap fluktuasi suku bunga.
Mengingat BI Rate kini berada di level 5,75%, investor memiliki banyak pilihan instrumen dengan imbal hasil menarik, seperti SBN, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), hingga deposito.
Dalam situasi tersebut, pelaku pasar lebih cenderung membidik obligasi dari emiten dengan peringkat kredit tinggi, arus kas stabil, dan prospek bisnis solid. Sebaliknya, emiten dengan leverage tinggi atau yang rentan terhadap penurunan permintaan akan menghadapi tantangan lebih berat dalam menarik minat pasar.
Jika pun ada investor yang masuk, mereka biasanya akan menuntut premi yield lebih tinggi sebagai kompensasi risiko tambahan.
Selain tekanan domestik, pasar obligasi masih dipengaruhi ketidakpastian global, mulai dari tingginya yield obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury), penguatan dolar AS, fluktuasi harga energi, hingga risiko geopolitik yang memengaruhi arus modal ke negara berkembang.
Ahmad menambahkan bahwa tekanan eksternal tersebut berkaitan dengan risiko twin deficit, yakni kombinasi defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal. Defisit transaksi berjalan meningkatkan sensitivitas rupiah, sedangkan defisit fiskal memperbesar kebutuhan penerbitan SBN.
Selain itu, kenaikan suku bunga BI juga berpotensi mengerem laju penerbitan obligasi korporasi, khususnya untuk ekspansi atau investasi baru.
"Biaya pendanaan yang lebih mahal membuat proyek investasi harus menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi agar tetap layak," ujar Ahmad.
Kendati demikian, ia menilai penerbitan obligasi korporasi tidak akan merosot drastis karena kebutuhan refinancing masih tinggi hingga akhir tahun.
Data Pefindo menunjukkan total surat utang korporasi yang jatuh tempo sepanjang 2026 mencapai Rp 162,72 triliun, dengan puncak jatuh tempo pada kuartal III sebesar Rp 63,95 triliun dan kuartal IV sebesar Rp 43,56 triliun.
Sejauh ini, aktivitas penerbitan obligasi korporasi tetap menunjukkan pertumbuhan. Hingga Mei 2026, nilai kumulatif penerbitan obligasi mencapai Rp 78,09 triliun, naik 30,25% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 59,95 triliun.
Meski demikian, Ahmad menilai kenaikan ini lebih didominasi oleh kebutuhan refinancing, prefunding, dan pengelolaan likuiditas perusahaan daripada untuk ekspansi bisnis baru.