JAKARTA - PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dilaporkan hanya mampu mengantongi laba bersih sebesar Rp2,7 miliar pada tahun 2025 dari total 4,11 juta hektare lahan kelapa sawit sitaan negara yang dioperasikannya.
Angka tersebut dipicu oleh tingginya beban pemulihan operasional dan penataan ulang tata kelola atas aset bermasalah yang diwarisi dari periode sebelumnya.
Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani menerangkan bahwa perolehan keuntungan yang belum maksimal tersebut tidak lepas dari latar belakang historis perseroan sebagai badan usaha baru yang dibentuk khusus untuk merapikan aset bermasalah.
Konsekuensinya, konsentrasi awal jajaran manajemen terserap pada pembenahan tata kelola serta integrasi struktural organisasi.
“Laba kami memang tidak banyak karena perusahaan ini dulunya berasal dari perusahaan karya [bermasalah], jadi baru Rp2,7 miliar,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Ghani mengutarakan bahwa realisasi keuangan perseroan sampai dengan bulan Mei 2026 sejatinya belum memperlihatkan lonjakan yang besar, namun secara berkala tren operasionalnya sudah menunjukkan progres perbaikan yang terencana.
Manajemen pun menaruh rasa optimis bahwa performa perseroan bakal berbalik positif dan memenuhi estimasi pada paruh kedua tahun 2026.
“Kalau di Maret kami hanya separuh dari target, bulan Mei sudah tinggal 25%. Juni mungkin tinggal 15% dan bulan Agustus kami sudah akan mencapai target,” ucapnya.
Menilik pada data operasional korporasi, Gani menjabarkan bahwa dari keseluruhan 4,11 juta hektare wilayah lahan yang tersebar luas dari wilayah Aceh sampai Papua, tercatat ada sekitar 1,7 juta hektare yang masuk ke dalam penyerahan fase I hingga V yang statusnya sudah tervalidasi.
Dari total luas area yang sudah tervalidasi itu, lahan yang saat ini telah ditanami kelapa sawit baru mencakup area seluas 729.677 hektare, sementara porsi selebihnya berstatus sebagai lahan non-sawit. Pada saat ini, pihak perseroan juga tengah merampungkan proses validasi untuk sisa lahan lainnya yang membentang seluas 2,5 juta hektare.
Sumber perolehan aset-aset tersebut didapatkan dari tiga proses penegakan hukum, yaitu lahan berstatus inkrah milik PT Turganda di Sumatra Utara seluas 48.000 hektare, area sitaan perkara Duta Palma di wilayah Riau dan Kalimantan Barat yang prosesnya masih bergulir di meja peradilan, serta area lahan yang ditertibkan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Bukan sekadar meluruskan legalitas dari lahan kelapa sawit yang sudah ada, Gani menyebutkan bahwa perseroan juga mengemban amanat baru yang ditugaskan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian demi menyokong stabilitas pangan serta energi di dalam negeri.
Tugas besar tersebut meliputi pembukaan lahan kebun sawit baru seluas 400.000 hektare, budi daya tanaman kedelai di area 400.000 hektare, penanaman komoditas singkong guna memasok kebutuhan etanol seluas 300.000 hektare, hingga komoditas jagung seluas 250.000 hektare.
“Kami juga akan mereaktivasi fasilitas produksi biodiesel di Rengat, Riau, berkapasitas 600.000 hektare [ton] yang diharapkan akhir tahun depan sudah bisa berproduksi. Kami juga berencana membangun pabrik pengolahan singkong menjadi bioetanol dengan kapasitas 185.000 hektare [ton],” tambah Gani.