JAKARTA - Pemerintah memberikan penegasan bahwa transaksi kredit karbon lewat program pemulihan mangrove di wilayah pesisir, tidak boleh bergeser menjadi sarana spekulasi bisnis.
"Pemerintah Indonesia meminta bahwa perdagangan karbon tidak boleh menjadi spekulasi para pebisnis," ujarnya, saat diwawancarai seusai kegiatan penanaman bibit mangrove di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Selasa (7/7/2026).
Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menyampaikan pasar karbon menjadi salah satu jalan keluar dalam meminimalkan emisi gas rumah kaca, lewat aktivitas jual beli kredit karbon yang berpeluang menjadi keran pendapatan baru.
Mohammad Jumhur Hidayat menuturkan Indonesia memerlukan pendanaan demi menekan emisi hingga menyentuh kisaran 286 miliar dolar AS atau setara Rp4.000 sampai Rp5.000 triliun, sehingga mustahil jika pembiayaan seutuhnya dibebankan kepada negara.
Oleh karena itu, pemerintah memberikan kesempatan bagi sektor swasta lewat mekanisme pasar karbon untuk ikut serta dalam gerakan menekan emisi gas rumah kaca sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
Korporasi atau pihak-pihak yang memproduksi emisi dalam jumlah tinggi dapat membayar kompensasi emisi tersebut dengan mendanai pemulihan mangrove atau kawasan hutan yang kelak mendatangkan kredit karbon.
"Orang-orang yang mengeluarkan banyak emisi harus mengompensasi dengan menyuburkan tanaman," kata Mohammad Jumhur Hidayat.
Mohammad Jumhur Hidayat mengimbuhkan bahwa pola perdagangan karbon wajib menghadirkan kegunaan yang konkret untuk warga di sekeliling area rehabilitasi, di samping menyokong gerakan penurunan emisi karbon.
Penanam modal dapat mengikutsertakan warga lokal dalam proses penanaman serta perawatan mangrove. Kegiatan tersebut sekalian membuka lapangan kerja berbasis lingkungan yang populer dengan istilah green job.
"Dalam rangka memitigasi perubahan iklim, masyarakat yang ada di tapak harus merasakan manfaat yang paling utama," demikian Menteri Jumhur.