JAKARTA - Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi Kelapa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Sukmo Harsono menyampaikan bahwa keberhasilan hilirisasi kelapa nasional harus diawali dengan membenahi sektor hulu.
Langkah percepatan peremajaan tanaman tua dan penyediaan benih unggul bersertifikat dianggap krusial agar Indonesia mampu memenuhi lonjakan permintaan pasar global serta meningkatkan kesejahteraan petani.
“Ketika permintaan kelapa dunia meningkat sangat tinggi, kami justru dihadapkan pada kenyataan bahwa sebagian besar perkebunan kelapa kami sudah tua, banyak yang rusak akibat abrasi, dan minat masyarakat untuk menanam kembali masih rendah," ujar Sukmo dalam Podcast Bappenas “Mengembalikan Kejayaan Kelapa Nusantara: Membangun Fondasi dari Hulu,” dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.
Karena itu, menurut Sukmo, hilirisasi tidak sekadar berbicara mengenai industri pengolahan, melainkan harus dimulai dari perbaikan perkebunan kelapa sebagai fondasi utama.
Tercatat, Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa terbesar di dunia dengan sekitar 5,3 juta petani yang bergantung pada komoditas tersebut.
"Sebagian besar perkebunan kelapa masih dikelola secara tradisional oleh rakyat, sementara produktivitas terus menghadapi tekanan akibat usia tanaman yang semakin tua dan berkurangnya luas lahan produktif," katanya.
Di sisi lain, penguatan hilirisasi juga menciptakan peluang pengembangan produk turunan bernilai tambah, seperti minyak kelapa, air kelapa, kelapa parut kering, santan, hingga bahan baku industri pangan dan non-pangan.
Sukmo menerangkan salah satu tantangan utama dalam program peremajaan kelapa adalah terbatasnya benih unggul bersertifikat, sebab selama ini penyediaan sumber benih belum menjadi perhatian utama sehingga ketersediaannya tidak sebanding dengan kebutuhan replanting dalam skala besar.
“Kalau replanting dilakukan tanpa menggunakan bibit unggulan yang jelas varietas dan asal-usulnya, maka lima sampai enam tahun ke depan hasil panennya tidak akan sesuai harapan. Kami tidak boleh hanya mengejar jumlah pohon yang ditanam, tetapi juga harus memastikan kualitas bibitnya. Kalau ini tidak dilakukan dengan benar, kami berisiko kehilangan daya saing dan bahkan menjadi negara pengimpor kelapa,” ucap dia.
Guna menjawab tantangan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas melalui Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025–2045 mendorong penguatan tata kelola sektor kelapa dari hulu hingga hilir. Peta jalan ini menjadi panduan bagi kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta petani, sekaligus diharapkan menjadi acuan dalam mempercepat peremajaan perkebunan, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Dengan tanaman yang lebih produktif dan akses yang lebih baik terhadap rantai nilai hilir, petani diharapkan memperoleh pendapatan yang lebih stabil dan nilai jual yang lebih tinggi.
“Harapan kami sederhana, semua pihak bergerak menuju tujuan yang sama. Jika peremajaan berjalan baik, petani semakin sejahtera, dan hilirisasi berkembang sesuai arah yang telah direncanakan, maka industri kelapa Indonesia akan kembali menjadi kekuatan utama di tingkat global,” ungkapnya.