JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga akhir Triwulan I tahun 2025, BRI mencatatkan penyaluran KUR sebesar Rp42,23 triliun atau 24,13 persen dari total alokasi nasional yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp175 triliun.
Penyaluran KUR tersebut telah dinikmati oleh sekitar 975 ribu debitur dari kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Angka ini menegaskan peran sentral BRI dalam membangun fondasi ekonomi nasional dari akar rumput, dengan menyasar sektor produktif sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Fokus KUR pada Sektor Produktif: Pertanian Dominan
Dari total dana KUR yang disalurkan BRI pada kuartal pertama tahun ini, sekitar 62,43 persen dialokasikan ke sektor produksi, yang meliputi bidang pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan produktif. Menariknya, sektor pertanian menjadi penerima terbesar dengan total penyaluran mencapai Rp18,09 triliun, menandakan keberpihakan nyata BRI terhadap sektor yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional.
Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, menyampaikan bahwa strategi penyaluran KUR BRI dirancang untuk menjangkau sektor-sektor strategis yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Penyaluran KUR yang berfokus pada sektor produktif merupakan bentuk keberpihakan nyata BRI terhadap pembangunan ekonomi nasional. BRI meyakini bahwa pembiayaan yang tepat sasaran dapat menciptakan multiplier effect yang signifikan, khususnya dalam mendorong kemandirian usaha dan membuka lapangan pekerjaan,” ujar Hendy dalam keterangan resmi, Sabtu 18 Mei 2025.
KUR BRI Dukung Ketahanan Pangan dan Swasembada
Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan menghadapi tantangan global, BRI menaruh perhatian serius pada pembiayaan sektor pertanian. Hal ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan suplai nasional, tetapi juga untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis rakyat.
“Dukungan terhadap sektor pertanian tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, serta mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan. Hal ini sekaligus menunjukkan peran BRI dalam membangun fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan inklusif,” tambah Hendy.
Upaya ini sejalan dengan program nasional dalam memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan dan menjaga ketahanan pangan di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.
Penyaluran KUR Tetap Prudent, NPL Terjaga di 2,29 Persen
Meski melakukan ekspansi penyaluran KUR secara agresif, BRI tetap menjaga kualitas portofolio kredit dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) pada Maret 2025 yang tercatat di level 2,29 persen, jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan regulator.
Pencapaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan risiko yang diterapkan BRI dalam setiap proses pemberian pembiayaan. Penggunaan teknologi digital dan sistem monitoring yang ketat menjadi salah satu penopang utama dalam menjaga kualitas kredit tetap sehat.
Teknologi Digital BRI Permudah Akses KUR
Sebagai bagian dari transformasi digital, BRI juga mengoptimalkan pemanfaatan platform internal seperti BRISPOT, sebuah aplikasi yang memudahkan petugas lapangan dalam proses verifikasi calon debitur. Digitalisasi ini membuat proses pengajuan dan pencairan KUR menjadi lebih cepat, efisien, dan terukur.
Penggunaan BRISPOT juga meminimalisasi potensi kesalahan dan memastikan bahwa dana KUR benar-benar tersalurkan kepada debitur yang layak, sesuai dengan prinsip inklusi keuangan.
Jangkauan BRI Luas, UMKM di Pelosok Tak Terlewatkan
Dengan jaringan kantor dan agen terbesar di Indonesia, BRI mampu menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang belum tersentuh layanan keuangan formal. Penyaluran KUR hingga ke desa-desa ini menjadikan BRI sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pembiayaan informal seperti rentenir.
Langkah ini secara tidak langsung turut menggerakkan roda ekonomi di daerah, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan daya beli masyarakat kecil.
UMKM Sebagai Pilar Utama Ekonomi Kerakyatan
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan alokasi KUR sebesar Rp175 triliun untuk tahun 2025. BRI sebagai bank penyalur terbesar mengambil porsi signifikan dari alokasi tersebut dan terus berkomitmen dalam mendukung sektor UMKM yang terbukti menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dan penyumbang PDB nasional yang konsisten.
Dengan masih tersisa tiga kuartal pada tahun berjalan, BRI memiliki ruang yang cukup luas untuk merealisasikan sisa target penyaluran, sekaligus memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
Komitmen BRI Jangka Panjang untuk Ekonomi Kerakyatan
Program KUR yang dijalankan BRI bukan hanya semata-mata sebagai kegiatan pembiayaan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam membangun ekosistem ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui pendekatan terintegrasi yang mencakup akses pembiayaan, digitalisasi, pendampingan usaha, hingga edukasi finansial, BRI berupaya menjadikan pelaku UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga naik kelas dan mampu bersaing di pasar global.
Dengan menyalurkan KUR sebesar Rp42,23 triliun kepada hampir satu juta pelaku UMKM hingga kuartal I 2025, BRI membuktikan diri sebagai motor penggerak utama ekonomi kerakyatan di Indonesia. Dukungan terhadap sektor produktif, khususnya pertanian, menjadi bagian integral dari visi BRI dalam mendukung ketahanan pangan nasional, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat struktur ekonomi dari bawah.
Dengan strategi digital, prinsip kehati-hatian, dan jaringan yang luas, BRI akan terus memperluas akses pembiayaan produktif agar lebih banyak UMKM dapat tumbuh dan menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional.