JAKARTA - Upaya pemulihan pascabencana di Sumatera Barat terus dikebut pemerintah. Salah satu langkah yang kini menjadi perhatian utama adalah penyediaan hunian sementara bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor, khususnya di wilayah yang mengalami kerusakan paling parah.
Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, menjadi fokus percepatan pembangunan hunian sementara atau huntara. Kawasan ini tercatat sebagai wilayah dengan dampak bencana terberat sehingga membutuhkan penanganan cepat dan terukur.
Pembangunan huntara tidak hanya ditujukan untuk menyediakan tempat tinggal sementara. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat memulihkan rasa aman dan stabilitas kehidupan warga terdampak bencana.
Langkah percepatan ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi selama masa tanggap darurat dan transisi pemulihan.
Percepatan Pekerjaan di Lokasi Palembayan
Berdasarkan video yang dibagikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, proses pembangunan huntara di Palembayan sudah memasuki tahap awal. Alat berat terlihat mulai meratakan tanah di lokasi calon pembangunan.
Sejumlah material bangunan juga telah tiba di area pembangunan. Hal ini menandakan kesiapan teknis untuk memulai pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak.
Puluhan personel tentara tampak dikerahkan ke lokasi dengan menggunakan sepatu bot. Mereka bekerja bersama personel BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum yang melakukan pengukuran lapak huntara.
Kehadiran lintas instansi ini memperlihatkan kolaborasi dalam mempercepat penyediaan hunian sementara. Koordinasi tersebut menjadi kunci agar pembangunan berjalan sesuai rencana.
Rencana Pembangunan dan Kebutuhan Hunian
Huntara bagi warga terdampak bencana di Palembayan direncanakan dibangun di lapangan bola SDN 05 Kayu Pasak. Lokasi tersebut dinilai strategis dan memungkinkan pembangunan dilakukan secara cepat.
Rencananya akan dibangun sebanyak 133 unit huntara dengan lahan yang disiapkan seluas 6.000 meter. Pembangunan ini disesuaikan dengan kondisi lahan dan kebutuhan warga.
“Direncanakan (huntara yang dibangun) berformat kopel atau barak, dengan masing-masing kopel terdiri dari dua unit. Saat ini proses pematangan jalan,” demikian laporan BNPB, dikutip dari Jakarta, Kamis.
Format hunian tersebut dipilih agar efisien dalam penggunaan lahan. Selain itu, pembangunan jalan pendukung juga dilakukan agar akses menuju huntara lebih mudah.
Data Kerusakan dan Kebutuhan Mendesak
Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Agam mencatat kebutuhan huntara di 16 kecamatan terdampak di wilayah tersebut mencapai 525 unit. Angka ini menunjukkan besarnya dampak bencana yang terjadi.
Rumah-rumah di tujuh kecamatan teridentifikasi mengalami kerusakan berat. Kondisi tersebut membuat banyak warga tidak memungkinkan lagi untuk kembali menghuni rumah mereka.
Untuk itu, percepatan pembangunan huntara dinilai sangat mendesak. Hunian sementara menjadi solusi awal sebelum pembangunan hunian tetap dapat direalisasikan.
“Sebanyak 525 unit huntara itu diperuntukkan bagi korban yang rumahnya rusak berat atau tidak memungkinkan lagi untuk dihuni,” kata Kepala BPBD Agam Rahmat Lasmono.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa huntara menjadi kebutuhan utama bagi korban bencana. Pemerintah daerah terus berkoordinasi agar pembangunan dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
Komitmen Pemerintah Bangun Hunian Tetap
Selain hunian sementara, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. Langkah ini diambil agar pemulihan berjalan berkelanjutan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memastikan pembangunan hunian tetap di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mulai dilaksanakan pada bulan ini.
Ia menegaskan bahwa kesiapan pembangunan hunian tetap telah tersedia meskipun penanganan bencana masih berada dalam fase tanggap darurat.
“Saat ini sudah siap dibangun 2.603 rumah untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini bukan hunian sementara, tapi hunian tetap. Doakan, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita sudah mulai membangun,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada solusi jangka pendek. Pembangunan hunian tetap menjadi bagian dari strategi pemulihan jangka panjang.
Dengan percepatan pembangunan huntara dan persiapan huntap, pemerintah berharap warga terdampak dapat segera kembali menjalani kehidupan yang lebih layak. Sinergi antarinstansi diharapkan terus terjaga hingga proses pemulihan selesai.
