JAKARTA - Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan memandang penting adanya penguatan tata kelola dan aspek hukum dalam penggunaan potensi sumber daya alam di Tanah Air.

Hal tersebut dikarenakan kekayaan alam harus dioptimalkan demi kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. 

"Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa," kata Otto, sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan alam melimpah. Dalam audiensi bersama Wali Nanggroe Aceh di Banda Aceh pada Minggu (31/5), Otto menegaskan bahwa Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang masif dan dapat berperan sebagai motor penggerak pembangunan nasional.

Kendati demikian, ia turut menyoroti pentingnya penanganan tantangan pembangunan di daerah, termasuk persoalan banjir yang masih kerap terjadi di beberapa titik. Menurutnya, dibutuhkan upaya mitigasi, evaluasi, serta koordinasi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah agar penanganan bencana berjalan lebih efektif.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenko menyampaikan apresiasi atas sambutan serta kesempatan untuk berdialog dengan tokoh penting dalam sejarah Aceh. 

"Saya sangat senang dapat berkunjung ke Aceh dan mendengar langsung berbagai cerita sejarah dari pelaku sejarah Aceh. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk memahami perjalanan daerah yang memiliki kontribusi besar bagi bangsa Indonesia," tutur dia.

Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al-Haythar juga menyoroti besarnya potensi sumber daya alam di Aceh yang harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyambut positif kunjungan serta silaturahmi Wamenko Kumham Imipas beserta jajaran. Dalam pertemuan itu, ia menjelaskan sejarah panjang Aceh, asal-usul lembaga Wali Nanggroe, serta peran strategis Aceh dalam perjalanan bangsa Indonesia.

"Pertemuan seperti ini penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah pusat dengan Aceh dalam mendorong pembangunan, menjaga komunikasi, serta mengoptimalkan potensi daerah yang kami miliki," ujar Teungku Malik.

Pertemuan tersebut turut mendiskusikan berbagai isu strategis terkait pembangunan daerah, penguatan hukum dan HAM, optimalisasi sumber daya alam, hingga upaya menjaga keberlanjutan pembangunan di Aceh. 

Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi serta membahas isu strategis mengenai sejarah, pembangunan, dan penegakan hukum di Aceh.