Sinergi Kemensos dan PKP Renovasi Rumah Siswa Sekolah Rakyat

Sinergi Kemensos dan PKP Renovasi Rumah Siswa Sekolah Rakyat
Kementerian Sosial (Kemensos). (Foto: NET)

JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mempercepat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, yang secara khusus ditujukan bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat.

Tenaga Ahli Menteri Sosial, Fajar WH, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas kementerian ini diupayakan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem lewat perbaikan infrastruktur rumah tangga serta pemenuhan kebutuhan hunian yang layak.

"Pendekatan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga menyasar peningkatan kesejahteraan seluruh keluarga. Anaknya disekolahkan, orang tuanya diberdayakan, dan rumahnya yang tidak layak huni direnovasi," kata dia.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan target nasional untuk merenovasi 10.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat yang tersebar di beberapa wilayah sasaran.

Khusus di daerah Pasuruan, Jawa Timur, saat ini sudah ada tiga institusi pendidikan rintisan yang berjalan, yaitu Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 48 Kabupaten Pasuruan, SRMP 28 Kota Pasuruan, serta SRT 3 Pasuruan. 

Guna menjamin ketepatan bantuan, tim teknis dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P3KP) Jawa 4 bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pihak sekolah sedang mengebut tahap verifikasi faktual di lapangan.

Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2 Balai P3KP Jawa 4, Firdiansyah Fatoni, menerangkan bahwa pemeriksaan kondisi fisik, sanitasi, dan kelengkapan dokumen kepemilikan tanah terus dioptimalkan agar konstruksi bisa dimulai pada September 2026.

"Untuk wilayah Kota dan Kabupaten Pasuruan, pemerintah mengalokasikan kuota sebanyak 225 titik rumah berdasarkan usulan resmi dari Kemensos, dimana 11 titik usulan diantaranya telah dinyatakan lolos verifikasi faktual," kata dia.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa untuk cakupan Provinsi Jawa Timur, jumlah usulan perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga prasejahtera di ekosistem Sekolah Rakyat mencapai 1.837 titik. 

Di Pasuruan sendiri, tim gabungan telah menyurvei empat hunian sampel, yakni milik Lilik Qomariyah di Desa Bajangan, Jirilia di Jajar Kebon, Eko Musidi di Desa Tenggilisrejo, serta kediaman Rahmat di Dusun Jajarkebon yang menyambut baik program tersebut.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index