JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan sebanyak 290 personel dan 58 unit alat guna mengantisipasi ancaman kekeringan imbas fenomena El Nino 2026 di Provinsi Jawa Barat. Langkah itu dijalankan demi menjaga pasokan air tetap terjaga untuk irigasi sektor pertanian, layanan air minum, hingga operasional infrastruktur sumber daya air sepanjang musim kemarau.

Menteri PU Dody Hanggodo mengutarakan, pemerintah sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antisipasi El Nino sebagai langkah memperkuat koordinasi lintas unit organisasi di internal Kementerian PU. 

Menurutnya, imbas El Nino bukan cuma mengancam sektor agraris, melainkan juga berpeluang mengganggu layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta operasional bendungan.

"Untuk mengantisipasi El Nino, kami membentuk Satgas. Karena yang terdampak tidak hanya irigasi dan sawah yang kekeringan, tetapi mungkin di beberapa titik SPAM dan bendungan juga akan mengalami kekeringan," ujar Dody, dikutip dari siaran pers, Minggu (5/7/2026).

290 Personel Disiagakan

Sebagai wujud kesiapsiagaan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung mengoptimalkan sistem mitigasi lewat Unit Pengelola Prasarana Pengendali Banjir dan Kekeringan (UP3BK). 

Sistem ini memadukan pemantauan kondisi bendungan, bendung, kawasan rawan kekeringan, pengaturan operasi air, layanan call center, Tim Reaksi Cepat (TRC), hingga koordinasi lintas lembaga supanya tiap potensi kendala pada layanan air dapat ditangani secara lekas.

Sebanyak 290 personel bersiap siaga sepanjang kemarau demi menjamin seluruh prasarana sumber daya air tetap beroperasi optimal. Pengawasan dikerjakan saban hari terhadap sembilan bendungan, 33 embung, 23 situ, 25 bendung, serta jaringan irigasi di area kerja BBWS Cimanuk Cisanggarung.

Hingga 30 Juni 2026, sembilan bendungan yang diawasi, yakni Bendungan Jatigede, Cipanas, Darma, Kuningan, Malahayu, Setupatok, Sedong, Bolang, dan Rancabeureum, tercatat masih mempunyai total volume tampungan air berkisar 1,10 miliar meter kubik. 

Cadangan itu dinilai masih sanggup menopang keperluan air irigasi bagi lahan pertanian seluas kisaran 136.254 hektar selama kemarau berjalan.

Dalam pengoperasiannya, pelepasan air dari bendungan dijalankan secara terukur lewat penimbangan kondisi tampungan serta keperluan di lapangan. 

Pengaturan itu dialokasikan untuk menggaransi pasokan air irigasi, pemenuhan air baku, operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA), sekaligus memelihara cadangan air sampai kemarau usai. 

Segenap data elevasi, volume tampungan, serta debit pengeluaran air dipantau saban hari selaku dasar pengambilan kebijakan.

Perkuat Jaringan Irigasi

Bukan cuma menjamin ketersediaan air, Kementerian PU juga terus memperkokoh jaringan irigasi. Pada tahun anggaran 2025, perbaikan jaringan irigasi utama direalisasikan di 69 titik, eskalasi jaringan irigasi tersier melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 441 titik, eksekusi Inpres Percepatan Pembangunan Irigasi di 69 titik, serta pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di 45 titik.

Sebagai wujud adaptasi terhadap pergeseran iklim, BBWS Cimanuk Cisanggarung pun memacu penerapan teknologi Irigasi Padi Hemat Air (IPHA). Formula ini memakai sistem pengairan berkala sehingga pemanfaatan air menjadi kian efisien tanpa menggerus produktivitas tanaman. 

Teknologi itu diharapkan sanggup menaikkan efisiensi pemanfaatan air sekaligus menyokong peningkatan hasil panen para petani.

Kementerian PU pun telah merancang bermacam skenario andaikata kekeringan melanda. Sebanyak 58 unit peralatan disiagakan, meliputi 16 ekskavator, dump truck, trailer, mobil pompa, mobil tangki air, pompa air, pompa tenaga surya, mesin bor, sampai peralatan geolistrik. 

Peralatan tersebut bakal dimanfaatkan guna menyokong distribusi air bersih, penyiraman lahan tani, pemanfaatan pompa air, penelusuran sumber air bawah tanah via survei geolistrik, hingga pengerjaan sumur bor di kawasan yang diterpa kesulitan air.

Lewat pelbagai langkah itu, Kementerian PU memastikan mitigasi dampak El Nino dijalankan sedari dini via tata kelola infrastruktur sumber daya air yang padu, penguatan operasi bendungan serta jaringan irigasi, serta kesiapan personel dan peralatan di lapangan demi memelihara ketahanan air dan menyokong ketahanan pangan nasional.