JAKARTA - Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan sumber daya manusia unggul.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerukan kepada dunia usaha agar lebih aktif memanfaatkan insentif pajak super tax deduction yang telah disediakan pemerintah.
Menurut Airlangga, skema ini merupakan bentuk dukungan konkret pemerintah terhadap sektor swasta yang berinvestasi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan riset di dalam negeri.
“Kita punya super deduction tax 300 persen atau biaya pendidikan 200 persen. Maka ini harapannya bisa dimanfaatkan,” ujar Airlangga dalam CEO Insight, bagian dari rangkaian menuju 16th Kompas100 CEO Forum powered by PLN bertema “Menyatukan Arah Indonesia Maju: Energi, Investasi, Talenta, dan Keberlanjutan”, di Jakarta.
Meningkatkan Daya Saing SDM Melalui Pendidikan dan Riset
Skema super tax deduction memberikan keringanan pajak hingga 200 persen untuk biaya yang digunakan perusahaan dalam program pendidikan vokasi, dan hingga 300 persen untuk penelitian dan pengembangan (R&D).
Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing secara global, terutama dalam sektor unggulan seperti perbankan, digital, manufaktur, dan pertanian modern.
Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya mendukung pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara industri dan lembaga pendidikan.
Dengan demikian, lulusan perguruan tinggi maupun sekolah vokasi dapat memiliki keahlian yang sesuai kebutuhan industri, sekaligus mendorong produktivitas nasional.
“Pemerintah berupaya memastikan agar kualitas SDM kita terus meningkat. Dunia usaha bisa mengambil peran besar di sini,” kata Airlangga.
Pemanfaatan Insentif Masih Rendah, Regulasi Jadi Tantangan
Meski pemerintah sudah membuka peluang besar melalui kebijakan ini, Airlangga menyoroti bahwa tingkat pemanfaatan super tax deduction masih tergolong rendah di kalangan pelaku usaha.
Salah satu penyebabnya, kata dia, adalah kekhawatiran perusahaan terhadap proses audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Beberapa pelaku usaha masih enggan mengajukan insentif karena khawatir dengan potensi pemeriksaan yang dianggap rumit dan memakan waktu.
Padahal, menurut Airlangga, audit merupakan bagian wajar dalam proses akuntabilitas publik, dan perusahaan sebenarnya dapat memilih mekanisme audit yang lebih efisien.
“Perusahaan tidak perlu khawatir. Audit bisa dilakukan lewat Kantor Akuntan Publik (KAP), seperti yang dilakukan perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia,” ujarnya.
Pernyataan ini menjadi upaya pemerintah menepis kekhawatiran dunia usaha, sekaligus mendorong lebih banyak perusahaan untuk berpartisipasi dalam program pengembangan SDM nasional.
Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Jadi Kunci Inovasi Nasional
Airlangga menegaskan bahwa tugas membangun SDM unggul dan inovatif tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah. Keterlibatan dunia usaha, investor, dan sektor swasta sangat penting agar target pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) dapat tercapai.
“Pengembangan SDM harus dibarengi dengan peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi dan riset di dalam negeri,” tegasnya.
Ia menilai bahwa investasi di bidang riset dan pendidikan tidak hanya berdampak pada peningkatan kompetensi tenaga kerja, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi jangka panjang.
Dengan memanfaatkan super tax deduction, perusahaan dapat menekan beban pajak sekaligus memperluas kegiatan riset, pelatihan, dan inovasi yang berkelanjutan.
Lebih jauh, Airlangga menyebut sinergi antara pemerintah, sektor keuangan, manufaktur, dan pertanian modern menjadi pilar penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi.
Dukungan Pemerintah untuk Dunia Usaha dan Investasi Talenta
Kebijakan super tax deduction sejalan dengan agenda transformasi ekonomi nasional yang digagas pemerintah.
Dalam visi besar “Indonesia Maju 2045”, penguatan SDM unggul dan inovasi teknologi menjadi faktor penentu daya saing global.
Melalui forum Kompas100 CEO Forum, Airlangga juga mengajak para pemimpin perusahaan besar untuk berkontribusi dalam mencetak talenta unggul.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang mendukung transfer pengetahuan, inovasi riset, dan peningkatan produktivitas nasional.
Pemerintah, tambahnya, telah menyiapkan kerangka regulasi dan fasilitas fiskal yang ramah bisnis, agar dunia usaha lebih leluasa berinovasi tanpa beban administrasi yang berat.
“Saya berharap, dunia usaha semakin aktif menggunakan fasilitas ini. Pemerintah sudah menyiapkan regulasi, sekarang tinggal bagaimana kita manfaatkan bersama,” kata Airlangga.
Insentif Pajak sebagai Dorongan Investasi Masa Depan
Kebijakan super tax deduction diyakini menjadi instrumen strategis untuk menarik investasi jangka panjang, baik dari dalam maupun luar negeri.
Dengan memberikan kepastian fiskal, pemerintah ingin memastikan bahwa dunia usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kapasitas nasional.
Airlangga optimistis, jika kebijakan ini dimanfaatkan secara optimal, maka Indonesia akan memiliki SDM yang adaptif, kompeten, dan berdaya saing global.
Hal itu sekaligus mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi yang berbasis inovasi dan teknologi.
Dorongan Airlangga Hartarto kepada dunia usaha untuk memanfaatkan super tax deduction bukan sekadar ajakan teknis fiskal, melainkan strategi besar pembangunan SDM nasional.
Melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, diharapkan Indonesia dapat memperkuat ekosistem pendidikan vokasi, riset, dan inovasi yang berkelanjutan.
Kebijakan ini bukan hanya memberikan insentif bagi perusahaan, tetapi juga membuka jalan menuju ekonomi yang lebih produktif, kompetitif, dan inklusif di masa depan.