FINANSIALSCOPE.ID — Presiden Israel Isaac Herzog resmi memberikan amnesti kepada Elor Azaria, tenaga medis tempur yang menembak mati warga Palestina terluka di Hebron. Keputusan ini memicu perdebatan lama tentang hukum militer dan keadilan di Israel.
Amnesti itu diberikan berdasarkan rekomendasi Menteri Pertahanan Israel Katz. Kantor Kepresidenan Israel menyatakan keputusan tersebut mempertimbangkan waktu yang telah berlalu dan semangat Hari Raya Yom Kippur yang akan datang.
Azaria dijatuhi hukuman pada 2017 atas kasus pembunuhan tidak berencana. Ia dibebaskan setelah menjalani dua pertiga dari hukuman 18 bulannya.
Kasus yang Membelah Publik Israel
Peristiwa bermula saat Abdel Fattah al-Sharif menusuk seorang tentara di Kota Hebron, Tepi Barat. Al-Sharif kemudian tergeletak di tanah dalam kondisi terluka parah dan tidak bersenjata.
Sebuah video ponsel merekam aksi Azaria yang mendekati al-Sharif lalu menembak kepalanya. Rekaman itu menjadi bukti kunci dalam persidangan yang menyita perhatian nasional.
Azaria yang saat itu berusia 20 tahun menyatakan dalam permohonannya bahwa ia menyesali perbuatannya. Ia menyebut tembakan tersebut sebagai "kesalahan operasional".
Dalam wawancara pertamanya usai bebas, Azaria mengatakan akan "bertindak persis sama, karena itulah yang saya butuhkan".
Dukungan dan Penolakan di Tubuh Militer
Kepala Staf Militer Israel Letnan Jenderal Eyal Zamir sebelumnya mengirim surat kepada Menteri Pertahanan. Ia menegaskan amnesti seharusnya tidak diberikan, seperti dilaporkan media Israel.
Katz menyebut keputusan itu sebagai langkah yang "benar, manusiawi, dan pantas". Menurutnya, Azaria tengah menjalankan "misi operasional yang kompleks".
Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyambut keputusan tersebut. Ia menyatakan, "Mencabut catatan kriminal seseorang yang membunuh teroris membuat saya terharu dan sangat bahagia".
Kantor Herzog menegaskan bahwa keputusan amnesti ini "bukan merupakan penilaian ulang atas kasus tersebut".
Kritik dari Palestina dan Kelompok HAM
Sejumlah pihak Palestina dan organisasi hak asasi manusia menilai hukuman Azaria terlalu ringan. Jaksa semula menuntut hukuman tiga hingga lima tahun penjara.
Menteri Urusan Tahanan Pemerintah Palestina saat itu, Issa Karaka, menyebut putusan pengadilan sebagai "lelucon".
Kasus ini merupakan salah satu dari sedikit perkara di mana pengadilan militer Israel memutuskan bersalah terhadap tentara atas tindakan mematikan di lapangan. Para jenderal senior mendesak penuntutan, sementara sebagian publik Israel mendukung Azaria.
Dukungan itu muncul di tengah serangkaian serangan penikaman dan penabrakan mobil oleh warga Palestina atau Arab Israel. Sebagian pendukung Azaria bahkan berunjuk rasa di luar ruang sidang.
Dampak Politik dan Perpecahan Publik
Perpecahan akibat kasus Azaria memicu jajak pendapat publik dan tekanan politik. Menteri Pertahanan saat itu, Moshe Ya'alon, akhirnya mengundurkan diri.
Setelah vonis dijatuhkan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan agar Azaria diberi amnesti. Seruan itu memperkuat dimensi politik kasus yang terus bergulir bertahun-tahun.
Keputusan Herzog kini menutup babak hukum Azaria. Namun perdebatan tentang batas penggunaan kekuatan tentara Israel di wilayah pendudukan dipastikan belum berakhir.