FINANSIALSCOPE.ID — Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan pemerintah tidak akan menahan hak wajib pajak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Proses pengembalian tetap berjalan sepanjang wajib pajak bisa membuktikan adanya kelebihan bayar sesuai ketentuan yang berlaku.
Pernyataan itu muncul di tengah kekhawatiran sejumlah kalangan bahwa pemerintah sedang memperketat pengembalian pajak. Pemerintah sebelumnya menyatakan proses restitusi dilakukan lebih selektif dan terukur, dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
Manajemen Restitusi Ikut Ketentuan yang Berlaku
Suahasil memastikan mekanisme pengembalian kelebihan bayar tidak berubah dari aturan yang sudah ada. Ia menyebut jajaran Direktorat Jenderal Pajak menjalankan proses tersebut sesuai ketentuan.
"Manajemen restitusi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlaku. Teman-teman di Ditjen Pajak menjalankan sesuai ketentuan," kata Suahasil, dikutip Minggu (20/9/2026).
Pernyataan itu sekaligus menjawab spekulasi soal pengetatan restitusi. Pemerintah menegaskan tidak ada niat menahan hak wajib pajak yang memenuhi syarat.
DJP Bantah Isu Restitusi Dialihkan Jadi Surat Utang
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membantah kabar bahwa restitusi pajak ditahan atau dialihkan menjadi surat utang dan obligasi. Menurut dia, tidak ada kebijakan semacam itu.
Bimo menjelaskan restitusi tetap diproses selama wajib pajak mampu menunjukkan dokumen dan transaksi yang membuktikan kelebihan pembayaran. Pembuktian itu menjadi kunci apakah pengembalian bisa dicairkan atau tidak.
"Sepanjang semua dokumen, semua transaksi yang memang membuktikan bahwa ada kelebihan pembayaran pajak bisa dibuktikan, pasti akan kita kembalikan," ujar Bimo.
Yang Perlu Dipahami Wajib Pajak
Bagi wajib pajak, syarat utama pencairan restitusi adalah kelengkapan dokumen dan kejelasan transaksi. Semakin rapi pembukuan dan bukti bayar, semakin cepat proses verifikasi oleh otoritas pajak.
Pemerintah juga menekankan aspek kepatuhan dalam menilai permohonan restitusi. Wajib pajak dengan riwayat pelaporan yang tertib dinilai lebih mudah melewati tahap pemeriksaan.
Seleksi yang lebih ketat disebut bukan untuk menahan hak, melainkan mencegah penyalahgunaan restitusi oleh pihak yang tidak memenuhi syarat. Dua pejabat pajak tertinggi memastikan komitmen pengembalian tetap dipegang.
Kepastian ini penting bagi dunia usaha yang mengandalkan arus kas dari restitusi. Tanpa kejelasan waktu dan syarat, perencanaan keuangan perusahaan bisa terganggu.