JAKARTA - Indonesia menjadi salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu mempertahankan perkiraan pertumbuhan ekonominya.
Hal ini terjadi di tengah gelombang revisi penurunan yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) terhadap beberapa negara tetangga di kawasan tersebut.
Melalui laporan Asian Development Outlook (ADO) edisi Juli 2026, ADB memilih untuk tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,2% pada tahun 2026. Angka tersebut tidak mengalami perubahan dari perkiraan yang dikeluarkan pada bulan April lalu.
Situasi ini berbanding terbalik dengan kondisi beberapa negara tetangga yang perkiraan pertumbuhannya justru dipotong.
Sebagai contoh, proyeksi pertumbuhan ekonomi Kamboja diturunkan menjadi 4,1% dari yang sebelumnya mencapai 4,5%. Selain itu, estimasi pertumbuhan ekonomi Filipina juga dikurangi dari 4,4% menjadi 3,8%.
Pada level regional, ADB turut memangkas estimasi pertumbuhan ekonomi untuk negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik menjadi 4,9% pada 2026, lebih rendah dari perkiraan bulan April yang berada di angka 5,1%.
Sementara itu, proyeksi pertumbuhan untuk kawasan ASEAN juga mengalami penurunan tipis dari 4,6% menjadi 4,5%.
Walaupun demikian, pertumbuhan Indonesia diprediksi tetap melaju lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kawasan Asia berkembang maupun ASEAN.
Di lingkup ASEAN sendiri, kecepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada di bawah Vietnam yang diperkirakan mampu tumbuh hingga 7,2% pada tahun 2026.
Kepala Ekonom ADB, Albert Park, memberikan pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi negara berkembang di wilayah Asia dan Pasifik dipengaruhi oleh adanya eskalasi konflik serta ketidakpastian geopolitik yang terus berlanjut.
"Pertumbuhan ekonomi negara berkembang di kawasan Asia dan Pasifik masih tetap tangguh, tapi gangguan berkepanjangan akibat konflik memerlukan keseimbangan kebijakan yang hati-hati antara mendukung pertumbuhan dengan menjaga inflasi," ujar Albert Park dalam keterangannya, Kamis (9/7/2026).
Ia menambahkan bahwa kedua situasi tersebut berpotensi membuat pasar energi semakin ketat, menaikkan premium risiko, sekaligus memperburuk inflasi serta tekanan eksternal.
Keadaan keuangan global yang kian mengetat juga memicu berbagai risiko tambahan. Risiko tersebut meliputi lonjakan imbal hasil obligasi negara, kenaikan biaya pinjaman, hingga membengkaknya proyeksi defisit fiskal di beberapa sistem perekonomian.
Selain itu, penetapan tarif yang lebih tinggi serta ketidakjelasan kebijakan perdagangan berisiko menekan aktivitas ekonomi, sementara lonjakan harga pupuk terus menjadi ancaman bagi produksi sektor pertanian serta ketahanan pangan.
