JAKARTA - Rencana peluncuran Government Technology (GovTech) secara nasional pada Oktober 2026 yang diinisiasi di era Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai sebuah lompatan besar menuju sistem pemerintahan digital yang modern. Pandangan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin.
Menurutnya, transformasi digital di tubuh pemerintahan merupakan langkah yang sangat strategis demi mewujudkan birokrasi yang lebih adaptif terhadap kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), transparan, sekaligus efisien.
"Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang cepat, sederhana, transparan, dan terintegrasi. Teknologi harus menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan negara kepada rakyat," kata Nurul di Jakarta, Rabu (1/7/2026)
Ia memandang langkah ini sebagai terobosan penting dalam pembenahan birokrasi di tanah air, yang selama ini kerap terkendala oleh masalah ego sektoral layanan publik serta tumpang tindihnya data.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemanfaatan AI di instansi pemerintah bisa mendorong percepatan administrasi, mengoptimalkan akurasi penyaluran bantuan sosial, mematangkan perencanaan pembangunan, hingga memperketat kontrol atas anggaran negara.
"AI mampu membantu pemerintah menganalisis data dalam jumlah sangat besar yang selama ini sulit dilakukan secara manual. Dampaknya bukan hanya efisiensi birokrasi, tetapi juga kualitas pengambilan kebijakan menjadi lebih baik karena didukung data yang akurat," katanya.
Kendati demikian, ia memberikan catatan bahwa kesuksesan GovTech tidak melulu soal seberapa canggih teknologi yang digunakan. Faktor krusial yang menjadi tantangan utama justru mencakup kesiapan SDM, sinkronisasi data lintas lembaga, dan aspek pertahanan siber.
"Kepercayaan publik menjadi fondasi utama transformasi digital. Karena itu penguatan keamanan siber dan tata kelola data harus berjalan beriringan," kata dia.
Ia menambahkan, beberapa negara telah memberikan bukti nyata bahwa GovTech yang digarap konsisten bisa mendongkrak mutu pelayanan publik. Ia mencontohkan Estonia yang sukses memelopori pemerintahan digital lewat penyediaan hampir seluruh layanan publik secara online.
Di samping itu, Singapura juga sukses lewat program Smart Nation yang menyatukan seluruh layanan publik bermodalkan identitas digital. Korea Selatan pun telah mengadopsi AI dalam birokrasi mereka, disusul Uni Emirat Arab yang memaksimalkan AI demi mendongkrak efektivitas pelayanan negara.
"Indonesia tentu tidak harus meniru sepenuhnya negara lain. Kami perlu membangun model GovTech yang sesuai dengan kebutuhan nasional, karakter masyarakat, serta kondisi geografis Indonesia," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto diagendakan merilis GovTech ini secara nasional pada Oktober 2026.
"Presiden akan launching secara nasional di bulan Oktober," kata Luhut seusai menghadiri Rapat Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Luhut menjabarkan bahwa uji coba proyek GovTech ini tengah berjalan di 43 kabupaten/kota, di mana pemerintah membidik laporan hasil evaluasi dari proyek percontohan tersebut bisa rampung pada akhir Juli 2026.
