JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan bahwa realisasi pendapatan negara sepanjang tahun 2025 sukses menyentuh angka Rp 2.765,13 triliun.
Di saat yang sama, pemerintah juga mendapati adanya perbaikan pada sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat, yang dibuktikan melalui penurunan angka pengangguran ke level 4,85 persen serta angka kemiskinan yang menyusut hingga 8,25 persen sepanjang tahun kemarin.
Akumulasi pendapatan negara yang sebesar Rp 2.765,13 triliun tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan senilai Rp 2.218,17 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejumlah Rp 541,53 triliun, serta perolehan hibah sebesar Rp 5,43 triliun.
“Dalam pelaksanaannya, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.765,13 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.218,17 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 541,53 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp5,43 triliun,” ujar Purbaya saat Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (2/7/2026).
Dia menilai bahwa langkah mengoptimalkan pendapatan negara sepanjang tahun 2025 melewati hambatan yang cukup berat. Situasi ini tidak cuma dipicu oleh volatilitas perekonomian global, melainkan juga akibat adanya penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk komoditas barang mewah.
Faktor lain yang memengaruhi adalah langkah percepatan penuntasan restitusi pajak demi menjaga stabilitas likuiditas di sektor usaha, hingga perpindahan tata kelola dividen menuju Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
“Upaya optimalisasi pendapatan negara pada tahun 2025 sangat menantang. Tidak hanya dipengaruhi oleh gejolak ekonomi global, namun juga penyesuaian PPN pada barang mewah dan percepatan resolusi pajak guna menjaga likuiditas dunia usaha serta pengalihan pengelolaan dividen ke Danantara,” paparnya.
Melihat dari aspek pengeluaran, realisasi APBN tercatat menyentuh Rp 3.435,46 triliun. Angka ini mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.586,42 triliun serta alokasi transfer ke daerah. Penyerapan belanja tersebut tercatat lebih tinggi dari proyeksi awal setelah diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Regulasi tersebut menginstruksikan efisiensi pengeluaran sebesar Rp 306,7 triliun, sekaligus memberikan kelonggaran melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT) senilai Rp 206,4 triliun demi menyokong eksekusi beragam program prioritas.
“Realisasi belanja ini lebih tinggi dari rencana awal pasca terbitnya instruksi Presiden No 1 2025. Inpres tersebut mendorong efisiensi belanja sebesar Rp 306,7 triliun, sekaligus membuka ruang relaksasi melalui program anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp 206,4 triliun untuk mendukung implementasi program prioritas,” pungkas Menkeu.
Dalam penerapannya, pemerintah mengeklaim tetap berkiblat pada asas value for money supaya tiap rupiah yang dikeluarkan negara mampu menyerahkan dampak konkret yang luas bagi masyarakat.
Lewat capaian pendapatan dan belanja itu, defisit APBN 2025 diklaim masih aman dan terkendali di posisi 2,81 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 670,34 triliun.
Guna menutup defisit tersebut, pemerintah menerapkan teknik pembiayaan yang bijak serta terukur dengan memanfaatkan situasi pasar yang berangsur membaik di sepanjang tahun 2025. Hasilnya, realisasi pembiayaan bersih berada di angka Rp 742,73 triliun, alias 20,54 persen lebih tinggi dari target awal APBN 2025.
“Pemerintah menempuh strategi pembiayaan yang prudent dan terkendali dengan memanfaatkan kondisi pasar yang membaik sepanjang tahun 2025, realisasi pembiayaan netto mencapai Rp 742,73 triliun atau 20,54 persen lebih tinggi dari target APBN 2025,” katanya.
Bukan hanya itu, demi mempertegas imbas kebijakan fiskal kepada publik, pemerintah menyalurkan paket stimulus ekonomi bertahap di tiap kuartal pada tahun lalu.
Stimulus ini difokuskan untuk memelihara daya beli warga, memacu konsumsi domestik, serta memperkokoh sektor riil lewat sokongan pada UMKM, industri padat karya, bidang perumahan, program magang, diskon tiket liburan, hingga pembiayaan buat generasi muda dengan total stimulus mencapai Rp 110,7 triliun.
Purbaya menambahkan, ketahanan ekonomi Indonesia yang terjaga berkat kebijakan fiskal efektif ini sukses memicu perbaikan level kesejahteraan publik. Indikator ini tampak dari berkurangnya angka pengangguran menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025, lebih rendah dari capaian Agustus 2024 yang bertengger di angka 4,91 persen.
Seiring menguatnya roda ekonomi serta konsistensi program perlindungan sosial, angka kemiskinan pun ikut menyusut dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025.
“Sering dengan penguatan aktivitas ekonomi dan keberlanjutan program perlindungan sosial, tingkat kemiskinan juga turun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025,” kata dia.
