FINANSIALSCOPE.ID — Danantara Indonesia telah menghapus 290 entitas BUMN hingga Agustus 2026 melalui merger, likuidasi, dan divestasi. Restrukturisasi ini menyasar struktur usaha negara yang membengkak jadi 1.074 entitas, jauh di atas perkiraan awal 300-400 entitas. Pemangkasan ini diklaim berdampak langsung pada efisiensi layanan publik dan pengelolaan aset negara.
Profesor Departemen Hubungan Internasional Webster University, Rovshan Ibrahimov, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto merestrukturisasi BUMN lewat Danantara Indonesia sebagai keputusan berani. Penilaian itu ia tuangkan dalam analisis yang dimuat The Telegraph. Ibrahimov menyebut kebijakan ekonomi Prabowo atau "Prabowonomics" ini sebagai pelajaran bagi para pemimpin politik di negara-negara Barat.
Menurut Ibrahimov, membongkar struktur BUMN yang sudah mengakar puluhan tahun butuh ketegasan luar biasa. Ia membandingkannya dengan pemerintah Inggris dan Amerika Serikat yang bertahun-tahun kesulitan memangkas struktur negara. "Untuk mencabut struktur yang telah berakar kuat, diperlukan tangan yang cukup tegas," ujar Ibrahimov seperti dikutip Republika dari The Telegraph.
Apa Itu Danantara dan Mengapa Dibentuk
Danantara Indonesia adalah badan pengelola investasi negara yang mengonsolidasikan kepemilikan saham BUMN. Mandatnya lebih luas dari sovereign wealth fund konvensional yang biasanya berorientasi investasi dan keuntungan finansial jangka panjang. Danantara diarahkan memakai dividen dan aset BUMN untuk mendukung prioritas pembangunan nasional.
Prabowo awalnya memperkirakan struktur BUMN hanya sekitar 300 hingga 400 entitas. Setelah pemetaan, jumlahnya ternyata 1.074 entitas. Lapisan organisasi yang kompleks ini dinilai melemahkan akuntabilitas, menciptakan fungsi tumpang tindih, dan membuka potensi pemborosan.
Dampak ke Masyarakat: Layanan Lebih Ramping, Aset untuk Rakyat
Pemangkasan 290 entitas BUMN hingga Agustus 2026 bukan sekadar angka di atas kertas. Setiap entitas yang dilebur atau dilikuidasi berarti satu lapis biaya operasional yang hilang. Uang yang tadinya dipakai membiayai struktur gemuk bisa dialihkan ke program yang langsung menyentuh warga.
Ibrahimov menyoroti agenda peningkatan pengolahan bahan mentah di dalam negeri sebagai salah satu fokus Danantara. Kebijakan ini diharapkan menciptakan nilai tambah sekaligus lapangan pekerjaan bagi masyarakat. "Dan mungkin di sinilah letak inti Prabowonomics: Presiden meyakini bahwa kekayaan nasional Indonesia harus digunakan secara lebih terarah demi kemakmuran rakyatnya," ucap Ibrahimov.
Target pemangkasan ditetapkan 300 entitas hingga akhir tahun. Artinya, masih ada sekitar 10 entitas yang harus dirampungkan dalam beberapa bulan ke depan.
Belajar dari Korea Selatan dan Jepang
Ibrahimov membandingkan model Danantara dengan pengalaman sejumlah negara Asia yang memakai peran negara untuk mendorong industrialisasi. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan disebut pernah mengorganisasikan modal serta kebijakan negara untuk mendukung pembangunan industri di fase pertumbuhan pesat.
Ia secara khusus menyoroti Korea Selatan di bawah Presiden Park Chung-hee. Negara itu memakai rencana pembangunan ekonomi dan dukungan negara untuk mendorong perusahaan yang kemudian tumbuh menjadi konglomerasi besar atau chaebol. Karena itu, mandat Danantara yang luas dinilai tidak serta-merta menyimpang dari fungsi sovereign wealth fund.
"Keberhasilan tidak mungkin diraih tanpa risiko ataupun pilihan-pilihan yang sulit," kata Ibrahimov. Ia menegaskan Danantara merupakan upaya Prabowo menggerakkan neraca keuangan negara bagi kepentingan pemiliknya yang sesungguhnya, yaitu rakyat Indonesia.
Kritik terhadap Danantara soal kekuasaan ekonomi yang besar dan pertanggungjawaban langsung ke Presiden tetap muncul. Namun Ibrahimov menilai perubahan besar memang menuntut keberanian mengambil risiko. Bagi pembaca di Indonesia, yang paling penting mengawal agar setiap entitas yang dipangkas benar-benar berdampak pada layanan publik yang lebih efisien dan manfaat yang terasa hingga ke daerah.
