FINANSIALSCOPE.ID — Presiden Prabowo Subianto mengungkap masih ada pemerintah daerah yang membiarkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) mengendap di bank ketimbang dipakai membangun. Ia mencontohkan dana yang sudah ditransfer pusat justru tak tersentuh karena konflik antara kepala daerah dan DPRD setempat. Persoalan ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah memangkas alokasi TKD.
Presiden Prabowo Subianto membeberkan temuan bahwa sejumlah pemerintah daerah tidak mengoptimalkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Ia menyampaikan hal itu dalam Program Presiden Menjawab, Rabu (16/9), dikutip dari siaran persnya.
Uang Sudah Ditransfer, Tapi Tak Dipakai
Kepala negara mencontohkan anggaran pemda yang tersimpan di perbankan atau tidak bisa digunakan akibat masalah di tingkat daerah. Menurutnya, pemerintah pusat perlu memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar dipakai dan memberi manfaat langsung ke masyarakat.
"Kadang-kadang aneh, uang oleh pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR. Antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer. Gak dipakai," kata Prabowo.
Prabowo menilai persoalan itu perlu jadi perhatian agar penyaluran anggaran tepat sasaran. Ia mengakui pemda punya kewenangan mengelola anggaran sesuai prioritas daerah, namun penggunaannya tetap harus efektif dan bisa dipertanggungjawabkan.
Desentralisasi 25 Tahun, Jembatan Desa Rp 400 Juta Tak Dibangun
Selain soal dana mengendap, Prabowo menyoroti pembangunan infrastruktur dasar di desa yang dinilai tak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan. Ia mempertanyakan mengapa proyek sederhana seperti jembatan desa tidak kunjung dikerjakan.
"Ini desentralisasi sudah jalan berapa? 25 tahun ya? Dana sudah kita turunkan ke tiap desa. Satu miliar (rupiah) selama 10 tahun terakhir. Transfer ke daerah sudah. Kenapa jembatan untuk di desa tidak pernah dibuat? Padahal jembatan itu hanya Rp 400 juta," ujarnya.
Prabowo lantas mempertanyakan efektivitas pemanfaatan anggaran yang selama ini disalurkan pusat ke daerah. "Ke mana uang itu?" kata dia.
Dasar Pertimbangan Pemangkasan TKD
Temuan soal dana mengendap dan proyek desa yang mangkrak menjadi salah satu dasar pemerintah memangkas alokasi TKD. Prabowo menekankan kebijakan anggaran harus berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar besarnya dana yang ditransfer.
Pemangkasan TKD sendiri menjadi isu sensitif bagi keuangan daerah. Sejumlah pemda mengandalkan transfer pusat untuk menutup belanja pegawai dan proyek infrastruktur, sehingga perubahan alokasi berpotensi memukul kemampuan fiskal daerah yang bergantung pada dana pusat.
Pemerintah pusat belum memerinci daerah mana saja yang menjadi contoh kasus dalam pernyataan Prabowo. Namun pernyataan ini memberi sinyal bahwa evaluasi penggunaan TKD akan diperketat ke depan.
Investasi mengandung risiko.